Kupang – Bank Indonesia menggelar evaluasi ekonomi dan keuangan daerah serta rapat koordinasi (rakor) serta diskusi publik untuk membahas permasalahan logistik dan kedaulatan pangan nasional di Kota Kupang, NTT, Jumat (12/2).

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Juda Agung menjelaskan, pembahasan diharapkan menghasilkan komitmen dan solusi bagi permasalahan daya dukung logistik yang belum memadai dan kapasitas produksi pangan yang terbatas, baik di NTT maupun tingkat nasional.

Rakor di Kupang kali ini merupakan inisiasi BI yang rutin dilaksanakan per kuartal, sejak Agustus 2014. Rakor dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan untuk membahas berbagai permasalahan terkait ekonomi di daerah, yang terkait juga dengan permasalahan nasional. Salah satunya membahas peran pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan pembangunan infrastruktur serta investasi harus dilanjutkan dengan dorongan peran swasta. Apalagi, ekonomi global masih mengalami perlambatan sehingga butuh komitmen pemerintah untuk menggerakan ekonomi domestik.

Sebelumnya, Rakor pernah dilaksanakan di Manado, Bandung, Ambon, Jakarta, Balikpapan, dan Yogyakarta dengan tema yang setiap daerah berbeda-beda, mempertimbangkan kekhususan permasalahan masing-masing daerah. Beberapa tema yang pernah diangkat seperti penguatan industri manufaktur, ekonomi berbasis maritim, serta pariwisata. Beberapa Rakor sebelumnya juga membahas mengenai pengembangan industri pangan.

“Topiknya selain membahas ekonomi dan keuangan daerah secara keseluruhan dari sisi PDB-nya seperti apa, dari sisi inflasi, dari sisi stabilitas sistem keuangan, juga kita bahas isu khusus yang menjadi perhatian dari pemerintah di sektor riil, baik itu dari sisi ketahanan pangan, energi, maritim, konektivitas, dan juga dari sisi industri dan pariwisata,” katanya.

Dalam rakor di Kupang, kata dia hal yang akan dibahas antara lain mengenai dinamika permasalahan logistik dan produksi pangan daerah dan imbasnya pada upaya stabilisasi harga di daerah.

Alasan difokuskan di Indonesia Timur, kata Juda, karena biasanya inflasi di berbagai daerah terpencil seperti Indonesia Timur itu tinggi, volatilitas, dan gejolak harganya juga tinggi, serta disparitas perbedaan harga antarwilayah itu sangat tinggi.

“Kajian kami menunjukkan faktor logistik ini penting dalam mempengaruhi inflasi di daerah, oleh sebab itu kita akan fokus di masalah logistik pangan ini,” ungkap dia.

Dari sisi nasional, Pemerintah saat ini telah memprioritaskan pembenahan sistem logistik nasional lima tahun ke depan yang menyasar peningkatan aktivitas perdagangan domestik. Hal ini dilakukan guna menekan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 23,6 persen pada 2015 menjadi 19,2 persen pada 2019, melalui peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis. (Suara Pembaruan/BeritaSatu.com